Bagian V: Jangan Sampai Inventarisasi Ekoregion Sekadar Menghasilkan ‘Buku Cantik’
Diskusi ini selayaknya menjadi ilham bagi pengambil kebijakan untuk menyusun kebijakan berdasarkan bio-ekoregionalisme. Jangan sampai[…]
Bagian IV: Peluang Konsep ‘Masyarakat Setempat’ Sebagai Solusi
Konsep “Masyarakat Setempat” dalam regulasi terbaru Indonesia ,terutama pasca-UU Cipta Kerja, secara teoretis bisa menjadi[…]
The Vertical Anchor: Heraldry, Oneness, and the Architecture of Human Liberation
BONO BUDI PRIAMBODO The flags and mottos of nations are often treated as mere artifacts[…]
Bagian III: Masyarakat Adat Saja Tidak Cukup
Akan tetapi, sekadar masyarakat ‘adat’ mungkin masih tidak cukup. Instrumen hukum internasional saja sudah mengadopsi[…]
The Dialectics of Indonesian Constitutionalism: A Synthesis of Formal Law and Societal Virtue
M. ALI MUHARAM Deconstructing Policy Direction Amidst Geopolitical Uncertainty The current existence of the Indonesian[…]
Bagian II: Apa yang Seharusnya Dilakukan Negara Terhadap Hutan dan Penghuninya?
Pertanyaan selanjutnya, mengapa negara tidak meluangkan waktu dan biaya mendata ekoregion hutan beserta manusia penghuninya[…]
